Kebijakan program pompanisasi dan Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya pemerintah dalam pemenuhan pangan bagi masyarakat. Dalam rangka mengawal program PAT di wilayah Kalimantan Barat, Kamis (15/8) Kepala BSIP Kalbar, Anjar Suprapto, S.T.P., M.P. mendampingi Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., dan Kepala BB Penerapan, Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc. berkoordinasi dan memonitoring progress PAT (OPLAH, Pompanisasi, dan Padi Gogo) di Kabupaten Ketapang. Kedatangan ini disambut baik oleh Letkol CZI Agus Ikwanto (Komandan Kodim 1203 Ketapang) dan Ir. L. Sikat Gudag, M.Si. (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kab. Ketapang).

 

Pertemuan koordinasi dilakukan secara langsung di Aula Kodim 1203 Ketapang. Turut hadir Ir. Florentinus Anum, M.Si. (Kepala Dinas TPH Prov. Kalbar), Ir. Marulu Nursalam, MM. (Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kayong Utara), Kolonel Inf. Mohamad Isnaeni (Kasrem Korem 121/Abw), dan Kolonel Inf. Triyandono (Kasiter Korem 121/Abw) serta Lemlit Universitas Tanjungpura dan Kepala Bidang PSP terkait yang menangani program PAT di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

 

Dalam hal ini, Kolonel Inf. Mohamad Isnaeni (Kasrem Korem 121/Abw) bersama Komandan Kodim 1203 Ketapang terus berkoordinasi dengan baik mendukung percepatan PAT melalui kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH), Pompanisasi, Padi Gogo dan Pompa ABT khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Beliau menyampaikan bahwa Tim Kodim siap untuk mengawal pengerjaan fisik kegiatan OPLAH dilapangan sesuai dengan kontrak.

 

Kepala Dinas TPH Prov. Kalbar, Ir. Florentinus Anum, M.Si., menyampaikan progress OPLAH dan Pompanisasi di Kalbar khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Seperti diketahui berdasarkan Kepmentan 297 Tahun 2024, target OPLAH di Kalbar yaitu 41.000 ha dengan alokasi Ketapang (10.015 ha) dan Kayong Utara (1.552 ha). Hari ini Ketapang telah melakukan penandatangan kontrak tahap 2 antara Distanakbun Ketapang dan Kodim 1203 Ketapang, sedangkan Kayong Utara telah melakukan penandatanganan kontrak pada Mei 2024 kemarin. Beliau juga menambahkan terkait kendala yang dihadapi yaitu proses verifikasi dan validasi data CP/CL membutuhkan waktu yang lama agar clean and clear sesuai ketentuan, keterbatasan SDM sehingga pergerakan fisik konstruksi berjalan lambat, serta kondisi dilapangan dimana terdapat lahan yang masih tergenang air dalam/akses menuju lokasi yang kurang baik sehingga menyulitkan mobilisasi alat, bahan, dan tenaga kerja.

 

Kepala BSIP, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., menyampaikan bahwa program PAT terus digencarkan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi darurat pangan. PAT dan Pompanisasi didorong sebagai upaya pemerintah agar kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Selain itu, Pompanisasi menjadi solusi mengantisipasi kekeringan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sehingga diharapkan distribusi dan penggunaan pompa baik yang sudah diterima maupun sedang dalam usulan dapat dipercepat pemanfaatannya.

 

Selanjutnya, Tim melanjutkan monitoring fisik kegiatan OPLAH di Kec. Kendawangan dengan luasan tanam mencapai lebih dari 1.000 ha. Melalui koordinasi hari ini diharapkan sinergitas antar instansi dapat terus mendorong percepatan PAT di Kalimantan Barat.